peraturan pemerintah tentang zakat. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diundangkan Menkumham Yasonna H. peraturan pemerintah tentang zakat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI TAHUN 2019-2050. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan. 44 Tahun 2021 hanya diatur di dalam dua pasal, Pasal 3 dan 4. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 2019/NO. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 14 Bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat PP. com, JAKARTA – Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 SK Presiden No. PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN. Beberapa perubahan yang diatur dalam Perpres ini antara lain dalam Pasal 65 yang mengatur mengenai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang wajib mengalokasikan anggaran minimal 40% untuk usaha kecil dan koperasi dari total. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah No. 36, LN. 03 Tahun 2014 tentang Organisasi BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten kota. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2008 TENTANG WAJIB BELAJAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan; Mengingat : 1. ID : 35 HLM. UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diundangkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan yang baru dan sesuai. Regulasi Zakat Bagi Aparatur Sipil Negara DI Indonesia. setkab. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 3. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624); 4. Peraturan Pemerintah (PP) No. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem. Judul. Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. 5148, LL SETNEG : 3 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat - Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. 2014 No. id : 87 hlm. 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Download. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menegaskan bahwa SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. RumahCom – Perbedaan zakat dan pajak sangat mencolok. Nasional perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Wajib Belajar; Mengingat : 1. Bidang. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Jenis. Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1. 1503, Peraturan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 10 Tahun 2022, Hadist. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentangTahun 2011 tentang Rumah Susun, dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; Mengingat : 1. 3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU No. Pasal 21 (1)Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atauUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan; Mengingat : 1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. . BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-undang No. Peraturan Pemerintah ini juga merupakan pelaksanaan Pasal 184 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik. Bagian Ketiga Badu membayar zakat sebesar Rp100. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3),. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262); 12. BAB I. 2021/No. (2) Pedoman lebih lanjut mengenai pengelolaan uang negara/daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 5. Kemudian perkembangan lembaga-lembaga zakat lainnya diatur dalam UU Zakat, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGUPAHAN. TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2022TENTANGBADANATAU LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam. Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat (2). Zakat. Bagian Kedua Pendistribusian Pasal 25 Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Peraturan. sebagaimana yang terdapat dalam UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 yang telah diubah dua kali dengan perubahan kedua adalah Peraturan Menteri Agama No 31/2019, dan pendapat Syaikh Dr. 1. 04/2015 TENTANG PENERBITAN DAN PERSYARATAN SUKUK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA. CEO Rumah Zakat menjelaskan mengenai Superqurban pada donatur, di Kantor Cabang Rumah Zakat di Bandung. Nomor Tambahan. Baru pada tahun 1999 disahkan Undang-undang No. Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); 7. Aturan lain terkait zakat termaktub dalam Peraturan Dirjen Pajak No. Purwakarta Tahun 2024: Berlaku: DETAIL: PDF: 8: 57:. PP No. Kriteria sebagaimana dimaksud nilai. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);. 04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan tahun 2021 bagi. go. 5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya. 4984, LL SETNEG : 3 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Bantuan Atau Sumbangan Termasuk Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan InfoASN. 4. Zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan Pemerintah No. Bidang. Tags: # sedekah # hukumonline # online # tata negara # hukum # klinik # klinik hukumonline. 6332, LL SETKAB : 23 HLM. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 3. 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun. diundangkan PerBKN 6/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 94/2021. Perubahan signifikan yang diatur oleh UU Nomor 23 tahun 2014 tersebut tentunya akan berimbas terhadap ruang lingkup kewenangan daerah dalam pembentukan kebijakan daerah. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan. Bentuk: Peraturan Pemerintah: Nomor: 14: Tahun: 2014: Tajuk Entri Utama: Kementerian. Dalam QS. Peraturan Presiden Nomor 27. UU No. Per – 15/PJ/2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang badan atau lembaga penerima sumbangan zakat dan keagamaan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam pembayaran pajak. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2020 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik. 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. III. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat. Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, kemudian direvisi dengan Undang-Undang no. 15 Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq,. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. diterbitkan 2 (dua) tahun sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan. 333 Tahun 2015. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Pemerintah Pusat . Peraturan ini mengatur tentang badan atau Lembaga penerima zakat atau sumbangan keagamaan bersifat wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. -undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar peraturan, dan statistik peraturan perundang-undangan Link Terkait. dilakukan oleh pemerintah dengan ditetapkannya undang-undang No. BAB I KETENTUAN UMUM : Pasal 1 : Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. Secara yuridis, zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UU No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. YANG SIFATNYA WAJIB YANG DICABUT PERIZINANNYA OLEH PEMERINTAH A. 06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara (Berita Negara Republik. ABSTRAK: Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702); 6. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Apabila pengeluaran untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) maka pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. 57, TLN No. Peraturan Daerah Provinsi. Created Date: 2/19/2021 1:43:17 PMPERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. 12 Tahun 2011 menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:Hitung zakat Anda secara mudah dan tepat sesuai syariah Islam dengan menggunakan kalkulator zakat BAZNAS. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 5. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3107); 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang. JAKARTA, KOMPAS. go. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 325 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pendataan Bangunan Gedung; Mengingat : 1. Pasal II . PERTIMBANGAN. Klinik Utama yang telah menyelenggarakan pelayanan Hemodialisis berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 812/Menkes/Per/VII/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan DialisisPada Fasilitas. Menurut Islam sendiri, harta merupakan sesuatu yang boleh atau dapat dimiliki dan digunakan (dimanfaatkan) sesuai kebutuhannya. Visi & Misi JDIH Kementerian Agama RI. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Wilayah Pertambangan. - Pembatasan kegiatan usaha. 336Peraturan; Peraturan Menteri. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan. Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT. 1 2 3. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. The Role of UU Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (“PP 14/2014”) mewajibkan amil zakat, dalam hal ini BAZNAS dan LAZ, untuk melaporan pelaksanaan pengelolaan zakat kepada BAZNAS, pemerintah daerah, dan/atau Menteri Agama secara berkala. 4. Tutup. Pasal 2. Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,. Tentang. mengklasifikasikan hal-hal dalam peraturan yang bertentangan dengan konsep zakat dan yang relevan dengan usulan peraturan tentang zakat. Ketentuan mengenai zakat jadi pengurang zakat juga termaktub dalam Undang-Undang No. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. PP 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS mencabut: Peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan mengenai Disiplin PNS yang ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532); 2. 16; Tambahan Lembaran Negara No. PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN. Tentang Zakat. Instansi Pemerintah; c. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Dalam Peraturan. Contoh Peraturan Pemerintah. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara5. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Pemerintah (PP) NO.